adminKP
SAMARINDA, kritikpublik.id — Di saat ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) harus berjibaku menghirup udara pekat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), langkah kontroversial justru diambil oleh orang nomor satu di Bumi Etam. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memilih terbang ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check-up) di tengah bencana ekologis yang tengah melanda daerahnya.
Perjalanan ke luar negeri ini mendadak menjadi sorotan tajam warganet setelah foto keberadaannya di Singapura viral di berbagai platform media sosial.
Kronologi dan Dalih Pemprov Kaltim
Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun, Rudy Mas’ud diketahui bertolak ke luar negeri pada Sabtu (10/10/2026). Kepergiannya langsung memicu gelombang kritik publik lantaran dinilai tidak memiliki kepekaan sosial di tengah penderitaan masyarakat yang terdampak karhutla, khususnya di wilayah Samarinda dan sekitarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, berupaya meredam polemik tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa sang gubernur telah kembali ke tanah air pada Selasa (13/10/2026).
“Ya, Bapak itu kan dapat izin kemarin dari Pak Mendagri untuk check up kesehatan. Alasan kesehatan sih,” ujar Ririn saat memberikan keterangan, dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, pihak Diskominfo belum dapat merinci secara transparan terkait nama rumah sakit maupun spesifikasi medis yang dijalani oleh Rudy selama berada di Singapura, selain menegaskan bahwa agenda tersebut bersifat singkat.
Rentetan Kontroversi: Dari Mobil Mewah Rp 8,5 Miliar hingga Isu Dinasti
Kepergian ke Singapura ini bukanlah kali pertama kepemimpinan Rudy Mas’ud disorot tajam oleh publik. Sejumlah kebijakan dan kontroversi sebelumnya tercatat mengiringi awal masa jabatannya:
-
Polemik Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar: Pengadaan kendaraan dinas berharga fantastis tersebut sempat memicu kemarahan publik luas hingga mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya memaksa Pemprov Kaltim membatalkan rencana pengadaan tersebut.
-
Demonstrasi dan Isu Politik: Gelombang protes dari aliansi masyarakat seperti APMK Kaltim juga sempat menggoyang roda pemerintahan, menuntut transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan daerah.
Krisis Kepekaan Pemimpin di Tengah Bencana
Bencana karhutla dan kabut asap menuntut kehadiran fisik dan moral seorang kepala daerah di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika prioritas seorang gubernur justru dipertanyakan saat rakyatnya berjuang melawan ancaman kesehatan akibat polusi udara, desakan akan transparansi dan akuntabilitas etika kepemimpinan kini kian bergema di Kaltim.
